KPU Tetapkan Pasangan Hjh Citra Pitriyami-Ino Darsono sebagai Bupati Pangandaran  Periode 2024-2029

PANGANDARAN JAWA BARAT - Berdasarkan Keputusan Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Kesatu: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor Urut 1 (satu) Sdri. Hj. Citra Pitriyami, S.H. dan Sdr. H. Ino Darsono dengan perolehan suara sah sebanyak 132.007 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh) suara atau 51, 72% (lima puluh satu koma tujuh puluh dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pangandaran Periode Tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Baca juga: Kami Fraksi PKB Setuju 5 Raperda Inisiatip Pemerintah Untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

Demikian dikatakan  Muhtadin S.Hi Ketua KPU Pangandaran dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD Perihal Pengumuman Usul Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Terpilih, bertempat  di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jum'at (7/2/2025).

Selanjutnya, yang ke Kedua : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun 2025 pukul 15.00 WIB.

Baca juga: Bupati Pangandaran Sampaikan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ketiga:  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Pangandaran pada tanggal 5 Februari 2025 "katanya".

Lanjut Muhtadin, menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Baca juga: Raperda APBD 2022 untuk Dibahas dan Disetujui Bersama DPRD dan Ditetapkan Jadi Perda

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tanggal 4 Februari 2025;

Baca juga: Kisruh: RAPBD Kab Pangandaran 2024 Tidak Bisa Disyahkan karena Tidak Kuorum

d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 6/PL.02.7-BA/3218/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;

Baca juga: Pencapaian Predikat WTP Bukanlah Tujuan Ackhir dan Tanda Kesempurnaan

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025;

Baca juga: Secara Umum Seluruh Fraksi Menerima Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2022 Dibahas Lebih Lanjut

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 750 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 "katanya".**